SEKILAS INFO

     » MADIUN GEMAR MEMBACA DAN TERTIB ARSIP 2018      » SEGALA BENTUK LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN MADIUN GRATIS      » SELANGKAH KE PERPUSTAKAAN SEJUTA PENGETAHUAN      » SELAMAT DATANG DI WEBSITE KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MADIUN
Bupati Madiun dari Masa ke Masa
Tanggal Posting: 26 Januari 2015

BUPATI MADIUN DARI MASA KE MASA

(Dari Buku Menelusuri Jejak Masa Lalu-Bagian Keenam)

 

Jauh sebelum Madiun menjadi sebuah wilayah pemerintahan kabuoaten, sejatinya di wilayah ini telah berlangsung sebuah kehidupan bermasyarakat. Tetapi baru pada tahun 1568, wilayah ini secra formal menjadi sebuah wilayah pemerintahan di bawah Kasultanan Pajang.

Beberapa tahun sebelumnya adalah Kyai Rekso Gati, seorang utusan daari Demak yang dipercaya memimpin wilayah ini. Setelah di Demak berkecamuk perang saudara, dan akhirnya kasultanan diserahkan kepada Mas Karebet alias Djoko Tingkir yang kemudian bergelar sebagau Sultan Hadiwijaya, kasultaann dipindahkan ke Paajang.

Bersamaan dengan pemerintahan Pajang, berdiri pula Kabupaten Madiun, 18 Juli 1568. Pemerintahan Kabupaten Madiun dimulai bertepatan juga dengan ditugaskannya Pangeran Timoer memimpin wilayan Madiun.

 

1568 – 1586

Pangeran Timoer

 Kegigihan dan Kebijakan

 

Pangeran Timoer yang kemudian hari diangkat menjadi Bupati Purabaya pada tanggal 18 Juli 1568 dan mengakhiri pemerintahan Pengawasan Kasultanan Demak di Purabaya di bawah Kyai Rekso Gati (SaGaten), kemudian membuka dan mewarnai Sejarah Awal Kabupaten Madiun, sebagai Bupati yang Pertama (ke-1) Madiun dengan masa jabatan antara tahun 1568 sampai 1586.

                Beberapa tahun setelah diangkat menjadi Bupati Purabaya, sekitar tahun 1575, Pangeran Timoer melaksanakan gagasan untuk memindahkan Pusat Pemerintahan dari bagian Utara ke Selatan, yang sekarang berada di Desa Kuncen.

                Pemindahan Pusat Pemerintahan itu dilakukan dengan beberapa alasan, pertama Pangeran Timoer ingin mempunyai tempat kedudukan yang baru sebagai satu peringatan atas dimulainya kekuasaannya sebagai  seorang Bupati Purabaya di samping kedudukannya sebagai Wedana Bupati di Mancanegoro Timur bagian dari Kasulatanan Demak. Kedua, pemindahan tempat itu juga dilandasi satu anggapan bahwa temapt yang lama sebelumnya bukan sebagai pusat pemerintahan. Tetapi hanya sebagai tempat “pengawasan”.

                Alasan lain atas pemindahan itu adalah bahwa menurut pengamatan tempat yang baru ternyata mempunyai fasilitas penunjang yang lebih baik dibanding daerah atau tempat yang lama. Fasilitas penunjang yang dianggap akan lebih banyak menjamin, karena letak desa yang mengelilingi satu dengan yang lain berdekatan. Hal itu menjamin pula untuk memberikan satu kekuatan, dukungan serta perlindungan terhadap adanya ketahanan wilayah.

                Tempat yang kemudian dipilih sebagai pusat pemerintahan merupakan satu daerah yang diapit muara sungai Gondang dan sungai Catur yang sangat besar artinya dalam satu kepentingan strategis serta kepentingan sosial ekonomi, karena kedua sungai itu merupakan jalan simpang lalu lintas besar kali Madiun.

                Disamping itu, daerah baru ini merupakan daerah dataran kering yang dalam keadaan demikian berpengaruh sekali terhadap kegiatan seluruh masyarakat dan Pemerintahan secara keseluruhan.

                Keadaan sosial ekonomi di daerah selatan ini dirasa juga lebih baik dan lebih penting dibanding dengan daerah utarra. Demikian juga mekanisme keseluruhan pola kegiatan pemerintahan meliputi wilayah Kabuparten Purabaya secara utuh.

                Sementara itu perang antara Pajang dengan Mataram yang berakhir dengan runtuhnya Pajang sekitar tahun 1586 menyebabkan putusnya hubungan formalitas antara Kabupaten Purabaya dengan Pajang.

                Tetapi bukan berarti Kabupaten Purabaya “tunduk” terhadap pemerintahan Mataram. Pangeran Timoer yang kemudian hari juga dikenal sebagai Panembahan Rama menyatakan Purabaya sebagai kabupaten yang berdiri “bebas” dan tidak ada ikatan hierarkis dengan Mataram yang sudah mengalahkan Pajang. Dan ....”Purabaya adalah ahli waris dari tahta kerajaan Pajang”.

                Pendirian yang keras dari Panembahan Rama ini ternyata mendapat dukungan dari beberapa Bupati Mancanegoro Timur. Akibatnya sudah cukup diperhitungkan oleh Panembahan Rama dan timbullah kemudian bentrokan yang tidak dapat dihindari lagi antara Mataram dengan Purabaya.

                Pihak Mataram kemudian berusaha untuk mendudukan Purabaya dan menfgirimkan pasukannya untuk menggempur Purabaya yang dilakukan pertama kali pada tahun 1586. Setahun berikutnya di tahun 1587 pasukan Mataram juga dikirimkan untuk menggempur Purabaya. Tetapi dua kali serangan pasukan Mataram ke Purabaya ini mengalami kegagalan dan dapat dipatahkan di bagian sebelah barat kali Madiun. Kekalahan itu menjadikan Mataram lebih cermat dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan berikutnya.

 

1586 – 1590

Raden Ayu Retno Djumilah

Kegagahan Panglima Perang Perempuan

 

                Saat Mataram dibawah Sutowidjojo berusaha menundukkan Purabaya di tahun 1586 kepemimpinan Kabupaten Purabaya telah diserahkan dari tangan Pangeran Timoer yang juga Panembahan Rama kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah.

                Putri Purabaya yang ternyata cukup tangkas ini bukan saja mendapat limpahan kepemimpinan sebagai Bupati Purabaya ke II di tahun 1586, tetapi juga bertindak sebagai Panglima Perang dari Kabupaten Purabaya. Didukung oleh beberapa bupati di kawasan Mancanegoro, sekuranganya lima belas kabupaten di kawasan timur, panglima perang ini ternyata sanggup mematahkan kekuatan pasukan lawan yang tak lain Pasukan Mataram.

                Mataram yang telah dua kali ggagal dalam serangannya ke Purabaya dengan cermat memperhitungkan kembali rencana serangan yang ketiga. Serangan Mataram ketiga kalinya ke Purabaya dilakukan pada tahun 1590. Taktik yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Pasukan Mataram dengan serangan mendadak serta berhasil menyusup masuk pusat kota dan istana Wonorejo, yang saat itu hanya dipertahankan oleh Manggalaning Perang Raden Ayu Retno Djumilah. Pertempuran satu lawan satu tak dapat dihindarkan lagi antara Manggalaning Perang Purabaya Raden Ayu Retno Djumilah dengan pimpinan ppasukan Mataram yang tak lain adalah Sutowidjojo sendiri.

                Manggalaning Perang Purabaya cukup gigih bertempur sebagai senjata andalan panglima perang ini berupa sebilah keris bernama “ Kyai Kala Gumarang”. Pusaka ini merupakan pusaka andalan kabupaten. Pertarungna antara dua pemimpin pasukan ini beerjalan cukup seru dan berlangsung di sebuah sendang tidak jauh dari istana Kabupaten Wonorejo.

                Besarnya pasukan kerajaan Mataram memang sangat merepotkan pasukan Kabupaten Madiun yang jumlahnya terbatas. Dalam perang tanding itu, pusaka andalan Kyai Kala Gumarang berpindah tangan. Bersamaan dengan itu pula, Retno Djumilah berpikir bijaksana. Jika diteruskan, maka peperangan itu hanya akan melahirkan kematian dan menyisakan kebencian serta dendam yang tak pernah berhenti. Pikiran bijak itulah yang kemudian akhirnya diwujudkan dalam kompromi kedua belah pihak. Bahkan dalam perjalanan waktu selanjutnya, Retno Djumilah, Sang Panglima perang sekaligus Bupati Madiun ke Mataram. Wanita cerdas dan trengginas tersebut akhirnya dipersunting sebagai permaisuri Mataram.

                Menandai berakhirnya peperangan, pada 16 Nopember 1590 digantilah Purabaya menjadi Madiun. Penggantian nama Purabaya menjadi Madiun terjadi pada: hari Jum’at legi, tanggal 16 Nopember 1950 M. Atau hari Jum’at Legi, tanggal 21 Suro Tahun Dal 1510 Jawa.

 

PERJUANGAN SANG PEREMPUAN

                Raden Ayu Retno Djumilah, sosok perempuan yang cerdas dan trengginas. Sebagai putri seorang bupati, bukan hanya trengginas dalam olah kanuragan tetapi juga sebagai sosok perempuan pemimpin yang disegani. Putri Bupati Pangeran Timoer ini memang kemudian juga mengemban tugas sebagai bupati, setelah ayahanda menyelesaikan tugasnya.

                Sejarah mencatat bahwa Retno Djumilah harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, Kasultanan Mataram. Akibat jauhnya Demak, dan kemudian kekuasaan pindah ke Mataram, maka ada kebijakan dari Mataram yang menjadikan wilayah Demak berada dalam kekuasaannya.

                Kabupatem Madiun memang menjadi sasaran utama untuk dikuasai Mataram. Ini terjadi karena memang posisi Kabupaten Madiun sangat strategis. Kabupaten Madiun dan Bupatinya, memang menjadi pemimpinan para bupati-bupati di wilayah brang wetan. Ada lima belas kabupaten yang pada waktu itu di bawaqh kendali Bupati Madiun.

                Kebijakan Mataram yang menyatakan bahwa Kabupaten Madiun harus berada dalam kekuasaannya, sejak awal ditolak oleh Pangeran Timoer. Akibatnya, terjadilah serangan Mataram ke Madiun. Dua kali, tahun 1586 dan 1587, Mataram gagal menundukkan Madiun. Usaha Mataram tak berhenti, ketika masa kepemimpinan Sutowidjojo, pada tahun 1590 dilakukanlah serangan ke Madiun. Kala itu, yang Madiun dipimpin oleh Raden Ayu Retno Djumilah. Sebuah titik balikterjadi. Peperangan dan permusuhan itu akhirnya berhenti. Raden Ayu Retno Djumilah yang memimpin perlawanan tersebut, pada akhirnya menggambil inisiatif untuk berkompromi dengan situasi. Dia lebih memilih kepentingan masa depan, ketimbang mengorbankan rakyat untuk berperang. Keputusan penghentian peperangan ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

                Dalam perjalanan waktu selanjutnya, Retno Djumilah justru mampu mengambil simpati Pangeran Sutowidjojo. Karena, kemudian Retno Djumilah dipersunting menjadi permaisuri oleh Pangeran Sutowidjojo. Perkawinan dengan pemimpin Mataram lebih dari sebuah hubungan pribadi, tetapi juga menempatkan Madiun secara terhormat dalam sejarah kerajaan jawa. Sebagai perempuan, dia amat hebat. Retno Djumilah bukan sekedar anak Bupati, tetapi juga tokoh pemimpin yang mampu memimpin sebuah pasukan perang. Dia juga yang berhasil menghentikan konflik yang sempat terjadi antara Mataram dan Madiun.

                Untuk memberikan pemaknaan terhadap peran kepemimpinan perempuan yang luar biasa, Bupati Djunaedi Mahendra meprakarsai berdirinya sebuah patung di halaman masuk pendopo Kabupaten Madiun. Patung ini bukanlah patungnya Retno Djumilah, tetapi sebagai simbol atau penandaan bahwa kaum perempuan di Kabupaten Madiun sejak lama telah berada dalam kedudukan sejajar dengan kaum pria.

 

 

1590 – 1591

Raden Mas Rangsang

 

                Setelah pengakuan kerajaan Mataram, dan Purabaya berganti nama dengan Madiun, yang menjadi bupati adalah Raden Mas Rangsang.

                Raden Mas Rangsang adalah Bupati Madiun yang ketiga. Masa kepemimpinan Raden Mas Rangsang tidak lama, hanya setahun saja, yakni tahun 1590-1591.

 

1591 – 1595

Raden Mas Sumekar

 

                Bupati keempat pengganti Raden Mas Rangsang adalah Raden Mas Sumekar. Bupati ini memegang pemerintahan di Kabupaten Madiun juga tidak lama hanya sekitar empat tahun dari 1591-1595.

 

1595 – 1601

Raden Mas Djulig Pringgolojo

 

                Raden Mas Djulig Pringgolojo memegang tampuk pimpinan pemerintahan di Kabupaten Madiun tahun 1595-1661 menggantikan Raden Mas Sumekar.

 

1601 – 1613

Raden Mas Bagus Djunina Petak

 

                Pada periode berikutnya setelah Raden Mas Djulig Pringgolojo menjadi Bupati Madiun selama tidak kurang dari 12 tahun Kabupaten Madiun berada di bawah pemerintahan Bupati yang bernama Raden Mas Bagus Djunina Petak alias Mangkunegoro I. Bupati ini mengawali masa jabatannya pada tahun 1601 dan berakhir tahun 1613.

 

1613 – 1645

Raden Mas Kenitren Mertolojo

 

                Memasuki tahun 1613 Raden Mas Keniten Mertolojo alias Mangkunegoro II menduduki jabatan. Bupati Madiun yang dalam urutannya sebagai bupati yang ke-7 memerintah hingga saat wafatnya tahun 1645, pusaranya di makam Taman.

 

1645 – 1677

Pangeran Kyai Balitar Irodikromo

 

                Pada saat Bupati ke-8 Madiun memerintah, saat itu terjadi perang Trunodjojo. Kyai Irodikromo alias Mangkunegoro III atau juga disebut Pangeran Adipati Balitar memegang jabatan pada tahun 1645 sampai 1677.

 

1677 – 1703

Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel

 

                Setelah wafat Bupati  Ke-8 itu digantikan putranya yang bernama Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel yang memerintah tahun 1677 sampai 1703.

 

1703 – 1704

Raden Ayu Puger

 

                Raden Ayu Puger putra sulung dari Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel telah ditunjuk menggantikan jabatan ayahandanya menjadi Bupati ke-10. Jabatannya dimulai sejak tahun 1703.

                Saat pemerintahannya tengah berkecamuk peperangan yang dikenal dengan Pemberontakan Suropati atau Untung Suropati. Perang ini sebagai akibat dari campur tangan pemerintahan Kompeni Belanda dalam ikut mengurus pemerintahan di Mataram.

                Kekalutan terjadi di istana Kartosuro sepeninggal Amangkurat II. Karenanya, Pageran Puger yang suami dari Raden Ayu Puger Bupati ke-10 Kabupaten Madiun, kemudian memasuki istana Kartosuro.        

                Pengeran Puger kemudian dinobatkan menjadi Raja Kartosuro dan bergelar Paku Buwono ke I. Akhirnya, Raden Ayu Pager mengikuti suami yang telah dinobatkan menjadi Raja Kartosuro, pada tahun 1704.

 

1704 – 1709

Pangeran Harijo Balater

 

                Sebelum meninggalkan istana Madiun dan jabatannya, Raden Ayu Puger telah menunjuk saudaranya sendiri yakni Harijo Balater untuk menjabat sebagai Bupati Madiun ke-11 sejak tahun 1704 sampai 1709.

 

1709 – 1725

Tumenggung Surowidjojo

 

                Selama tidak kurang dari 16 tahun  sejak tahun 1709 yang menjabat Bupati Madiun dalam urutannya Bupati ke-12 adalah Tumenggung Surowidjojo. Bupati ini memerintah sejak 1709 sampai  1725.

 

1725 – 1755

Pangeran Mangkudipuro

 

                Pangeran Mangkudipuro diangkat sebagai Bupati Madiun yang ke-13 sejak tahun 1725 menggantikan Tumenggung Surowidjojo sampai sekitar tahun 1755. Saat masa jabatan bupati ini terjadilah peristiwa yang disebut “Palihan Nagari”, yakni pecahnya Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta akibat pengaruh Hindia Belanda.

 

1755 – 1784

Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko

 

                Karena sesuatu peristiwa Bupati ke-13 Pangeran Mangkudipuro dipindahkan oleh Sultan Hamengku Buwono I dari jabatan Bupati Madiun menjadi Bupati Caruban.

                Untuk menggantikan jabatan Bupati Madiun Sultan Hamengku Buwono I mengangkat Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko. Selain menjabat Bupati Madiun yang dalam urutannya yang ke-14, jabatan yang dirangkap adalah Bupati Wedono Mancanegara Timur yang kemudian mengganti nama dengan Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I.

                Beberapa catatan menyebutkan bahwa Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko adalah kepercayaan Sultan Hamengku Buwono I yang sekaligus merupakan Bupati yang pertama kali pada masa ppemerintaahn Kerajaan Mataram. Raden Ronggo Prawiro Sentiko adalah bangsawan keturunan Surakarta saat Paku Buwono ke II dan III memerintah Surakarta.

                Selama menjabat Bupati Madiun sejak 1755, Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I menempati istana Kabupaten lama peninggalan Bupati ke-13 atau peninggalan Pangeran Mangkudipuro di Kranggan (Kranggan kini terletak di sebelah selatan Kali Catur, sebelah barat jalan antara Madiun ke Ponorogo).

                Pada masa sekitar 8 tahun setelah menjabat Bupati, dibangunlah sebuah istana Kabupaten di Desa Wonosari sebelah utara Kali Catur tidak jauh dari istana lama Kranggan. Desa Wonosari itu juga kemudian disebut sebagai Kota Miring. Istana Wonosari dijadikan istana jabatan dan istana Kranggan dijadikan tempat tinggal.

                Masa jabatannya Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I berakhir setelah 29 tahun mengabadikan dirinya dalam pemerintahan. Pada usia yang lanjut sekitar tahun 1784 sakit dan kemudian wafat di Istana Kranggan.

                Berita wafatnya Bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirdjo I sampai pada Sri Sultan Hamengku Buwono I yang juga sebagai ipar. Diperintahkan ke seluruh negeri untuk berkabung selama tujuh hari lamanya dan di setiap masjid dilakukan pengajian. Sulatan Hamengku Buwono I memerintahkan agar jenasahnya dimakamkan di Desa Taman yang letaknya di sebelah timur Kranggan. Jadi tidak dimakamkan di Kutho Gedhe Yogyakarta.

                Sejak saat itu Desa Taman dikukuhkan sebagai desa “perdikan”. Desa itu diberikan satu otonomi yang cukup luas. Di lokasi itu dibangun sebuah Masjid. Sultan telah memerintahkan agar penguasa Desa Perdikan itu seorang “Kyai”. Sultan juga telah menetapkan bahwa makam Taman setarap dengan makam keluarga Raja di Imogori. Secara khusus makam Taman ini dipergunakan untuk pemakaman keluarga Ronggo Prawirodirdjo. Seorang Kyai yang menguasai Desa Perdikans Taman itu kemudian diberikan gelar Kyai Raden Misbach.

 

1784 – 1797

Raden Mangundirdjo

 

                Setelah wafatnya Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I di tahun 1784, Sultan menetapkan dan mengangkat putra Almarhum bernama Raden Mangundirdjo menggantikan jabatan Bupati Madiun. Waktu memerintah Kabupaten Madiun berlangsung selama 13 tahun dari tahun 1784 sampai 1797.

                Selain ditetapkan menjadi Bupati Madiun yang dalam urutannya Bupati ke-15, Raden Mangundirdjo kemudian diganti namanya menjadi Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo II  yang merangkap sebagai Wedono Bupati Mancanegoro Timur.

                Ada satu kelebihan dari tokoh ini, selain pemberani, berjiwa panglima perang, cakap dan lincah. Ia juga dikenal sebagai seorang bangsawan yang memiliki ilmu kebatinan tinggi dan seorang pertapa yang sangat kuat. Karena keperwiraannya, Bupati Madiun ini amat disegani seluruh masyarakatnya. Bukan saja saat beliau masih hidup, tatapi setelah wafatpun masyarakat masih juga menyegani makamnya, takut karena kutukannya.

                Makamnya berdampingan dengan makam almarhum ayahnya Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo I di Desa Perdikan Taman atau makam khusus Taman.

 

1797 – 1810

Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III

Sang Penasehat Kerajaan

 

Menggantikan kedudukan Bupati Madiun ke-15 diangkat putra almarhum yakni Pangeran Raden Raonggo Prawirodirdjo III dan memangku jabatan Bupati Madiun ke-16 dari tahun 1797 sampai 1810. Sekaligus juga menjadi  Wedono Bupati Mancanegoro Timur dengan sejumlah 14 Bupati di bawah pengawasannya.

Selama memerintah dan menjabat Bupati mempunyai kedudukan di tiga tempat masing-masing Yogyakarta, Wonosari, dan Maospati. Sejak masa mudanya ia tinggal di Yogyakarta untuk mendapat didikan kerajaan. Ia juga menantu dari Sultan Hamengku Buwono II yakni Kanjeng Gusti Ratu Maduretno.

Bupati Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III ini selain mengepalai 14 Bupati dan disegani bukan saja para bupati masa itu, tetapi juga oleh Pemerintah Hindia Belanda, sebab ia berwatak keras, pemberani serta besar pengaruhnya terhadap pusat kerajaan.

Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III juga diangkat dan memangku jabatan sebagai “Dewan Penasehat Kerajaan” yang beranggotan 3 orang yakni, (1) Raden Adipati Danuredjo N, Patih Kerajaan dan menantu Sultan; (2) Raden Tumenggung Sumodiningrat, Wedono Lebet Kerajaan dan Menantu Sultan, dan (3) Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Wedono Mancanegoro Timur juga menantu Sultan.

Karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Penasehat Kerajaan, banyak waktunya dipakai untuk tinggal di Yogyakarta. Tanggal 17 Desember 1810 Bupati Madiun ke-16 yang juga menjabat Bupati Wedono Mancanegoro Timur gugur melawan pasukan Belanda di daerah Kertosono.

Jenasahnya kemudian diangkut ke Yogyakarta dan pemakamannya dilakukan dengan upacara kebesaran kerajaan dan atas perintah Sultan jenasahnya dimakamkan di pemakaman Banyu Sumurup komplek Imogiri.

Sedang istrinya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang juga putri Sultan Hamengku Buwono II setelah wafat dimakamkan di Giripurno di Istana Wonogiri, Gorang Gareng, Magetan. Dalam satu pertimbangan keluarga dan setelah mengalami proses yang cukup panjang di sekitar bulan Februari 1950, “kerangka” jenasah Raden Ronggo Prawirodirdjo III dipindahkan dari pemakaman Banyu Sumurup Imogiri ke Makam Giripurno, didekatkan pada makam istrinya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno.

Sebelum kerangka jenasah itu dimakamkan kembali di makam Giripurno Gorang Gareng, selama semalam disemayamkan lebih dahulu di masjid Besar Desa Taman yang sudah ditetapkan sebagai Desa Perdikan dan tempat Makam Keluarga Bupati Madiun.

 

1810 – 1820

Pangeran Dipokusumo

 

                Pada saat wafatnya Bupati Madiun ke-16 Pangeran Raden Ronggo Prawirrodirdjo III putranya masih belum dewasa.  Sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono II untuk jabatan Bupati Madiun yang juga merangkap sebagai Wedono Bupati Mancanegoro Timur diangkat Pangeran Dipokusumo. Pengangkatannya dilakukan pada 1810 dan masa jabatanya berakhir pada tahun 1820.

 

1820 – 1822

Raden Tumenggung Tirtoporodjo

 

                Menggantikan kedudukan Bupati Madiun setelah jabatan Pangeran Dipokusumo, adalah Raden Tumenggung Tirtoporodjo. Masa jabatannya berlangsung dari 1820 sampai 1822.

 

1822 – 1861

Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat

               

                Sejak tahun 1822 sampai tahun 1861 Kabupaten Madiun diperintah Bupati Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat. Ia adalah saudara seayah lain ibu dengan Bagus Sentot atau Basyah Sentot Prawirodirdjo yang juga Panglima Perangdi masa Perang Diponegoro.

                Raden Ronggo Prawirodiningrat memerintah cukup lama, sekitar 39 tahun dan wafat pada tahun 1861 di Istana Wonosari. Jenasahnya dimakamkan di Desa Taman, sebelah barat dari makam Pangeran Dipokusumo.

 

1861 – 1869

Raden Mas Tumenggung Harijo Notodiningrat

 

                Atas persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Pemerintah Hindia Belanda di Semarang, Sultan Yogyakarta telah mengangkat putra Bupati ke-19 yang bernama Raden Mas Notodiningrat untuk menduduki jabatan Bupati Madiun yang dalam urutannya Bupati Madiun ke-20.

                Raden Mas Notodiningrat kemudian berganti nama dan mendapatkan gelar Raden Mas Tumenggung Harjo Notodiningrat dan memerintah Kabupaten Madiun dari Tahun 1861 sampai 1869.

                Saat ia memerintah, Kabupaten Madiun berada dalam politik Pemerintah Kolonial Belanda. Bupati Madiun hanya merupakan dan hanya sebagai Rijkbestuur (Kepala Pemerintahan) bukan lagi Kepala Daerah atau Bupati Kepala Daerah.

                Lebih tegas lagi saat itu dilakukan penerapan sistem politik kolonial liberal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1870. Dalam pelaksanaan politik kolonial liberal itu Bupati di Madiun mempunyai kedudukan pelaksana dan penerus pemerintah. Mereka tidak diberikan hak untuk menciptakan satu ide perbaikan pemerintahan dan hanya merupakan Kepala Kantor Pemerintahan Kolonial belaka.

 

1869 – 1879

Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronagoro

 

                Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronagoro yang masih saudara dengan Bupati Madiun sebelumnya, kemudian diangkat sebagai Bupati Madiun pada tahun 1869 dalam kedudukannya sebagai Bupati dalam urutan yang ke-21.

                Tidak lama Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronagaro memerintah karena kemudian menderita sakit dan wafat pada 1879. Saat Bupati ke-21 ini memerintah, ia juga harus melayani Pemerintah Kolonial Liberal. Baik Bupati ke-20 maupun Bupati ke-21 setelah wafat juga dimakamkan di Desa Perdiakn Taman atau Makam Taman.

 

1879 – 1885

Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat

 

                Residen Madiun di tahun 1879 kemudian menetapkan dan mengangkat Bupati Madiun yang ke-22 yang tak lain adalah putra Bupati sebelumnya, yakni Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat menjadi Bupati Madiun sejak tahun 1879.

                Pada saat jabatannya pihak Pemeintah Belanda melakukan satu “reorganisasi Pemerintahan berdasarkan Saatsblad tahun1887”. Karesidenan Madiun dibagi menjadi lima Regenschappen yang masing-masing mempunyai kedudukan sama. Lima Afdeelingen atau Regenschappen itu adalah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan.

                Kabupaten Madiun sendiri ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan dan juga Ibu kota Kabupaten dibagi menjadi empat Distrik, yakni: Madiun, Uteran, Kanigoro dan Caruban. Jadi pembagian wilayah yang ada sampai sekarang ini adalah berdasarkan pembagian wilayah yang dimulai sejak Januari 1887. Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat mengakhiri jabatan Bupati pada 1885 setelah sakit dan wafat.

 

1885 – 1900

Raden Adipati Harijo Brotodiningrat

 

                Menggantikan kedudukan sebagai Bupati Madiun sejak tahun 1885 adalah Raden Adipati Hario Brotodiningrat dan dalam urutannya adalah Bupati ke-23. Pada masa pemerintahannya Bupati ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan lurus, serta berpihak kepada rakyat.

                Tetapi karena kebijakan kolonial pada  waktu itu bayak merugikan rakyat, maka banyak terjadi konflik sosial. Tugas yang dibebankan oleh Pemerintahan Kolonial berseberangan dengan keinginannya untuk mensejahterakan rakyat. Akibatnya, banyak tekanan dari pihak pemerintah kolonial, melalui residen Madiun.

                Kekuasaan atas kabupaten hingga dusun-dusun diambil alih pemerintah Belanda. Dusun-dusun yang akan melakukan perluasan wilayah dengan menebang hutan-hutan liar atau membabat ilalang haruslah minta ijin lebih dahulu kepada pemerintah jajahan Belanda.

                Pada mulanya Bupati berwenang memberikan perijinan tetapi setelah reorganisasi itu dilakukan, semuanya itu tidak ada lagi, semua wewenang ada pada pemerintah jajahan Belanda. Juga para petani yang akan mengerjakan tanah-tanah kodong harus pula minta ijin pada Pemerintah Belanda. Dengan adanya situasi itu, mmaka terjadilah suatu garis pemisah yang nampak antara kabupaten dengan rakyat pedusunan.

                Dari berbagai permasalahan yang timbul maka pada sekitar tahun 1870-an terjadi berbagai gerakan rakyat di beberapa tempat.

 

1900 – 1929

Raden Hario Tumenggung Kusnodiningrat

 

                Kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Madiun sejak surutnya Bupati ke-23 tahun 1900 kemudian diserahkan kepada Raden Hario Tumenggung Kusnodiningrat yang memulai jabatannya sebagai Bupati Madiun sejak Bulan Desember 1900. Masa memerintah Bupati ke-24 ini sekitar 29 tahun dan berlangsung hingga tahun 1929.

                Tahun-tahun masa ia memerintah cukup banyak keberhasilan dicapai dan menggerakkan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat. Beberapa dorongan antara lain agar hak Pemerintah  banyak membuka sekolah-sekolah untuk kepentingan pendidikan rakyat. Kemudian juga dibuka Sekolah Desa atau yang pada waktu itu dikenal sebagai Volk School dengan masa belajar selama 3 tahun. Kemudian dibuka pula kelanjutannya yang disebut sebagai Vervolk School yang masa belajarnya selama 2 tahun. Disamping itu pada sekitar tahun 1912 dibuka sebuah sekolah di Desa Kertohardjo yakni “Sekolah Kartini”.

                Salah satu usaha untuk perbaikan nasib serta kehidupan rakyatnya adalah usaha percobaan kebebasan dan kemerdekaan ekonomi rakyat yang antara lain berupa penghapusan “rodi” terhitung sejak tahun 1914. Selain itu dihapus pula uang pengganti pajak kepala sebesar satu Gulden setahun, yang selama itu menjadi beban para petani.

                Satu catatan lain dari masa pemerintahan Bupati Raden Hario Tumenggung Kusnodiningrat terjadi pada tahun 1918. Kabupaten Madiun, kemudian dengan adanya Gemeente Ordonantie, wilayah perkotaan dipisahkan dengan Pemerintahan Kabupaten.

                Kota Praja Madiun kemudian berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 20 Juni 1918 dengan landasan dari Staatsblad tahun 1918 nomor 362. Wilayah Kota Praja Madiun mempunyai luas sekitar 9.014 km² dengan memiliki 12 desa, masing-masing Desa Madiun Lor, Sukosari, Patihan, Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Pangongangan, Kejuron, Klegen, Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandean dan Desa Perdikan Taman.

 

1929 – 1937

Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnen

 

                Setekah tahun 1929 Raden  Mas Tumenggung Ronggo Kusnen diangkat menjadi Bupati sebelumnya yakni Raden Harijo Tumenggung Kusnodiningrat. Masa jabatan Mas Tumenggung Ronggo Kusnen yang merupakan Bupati ke-25 berakhir pada tahun 1937.

 

1937 – 1954

Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnendar

 

                Pada tahun 1937 diangkat keturunan Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnen untuk menduduki jabatasn Bupati Madiun yang ke-26, yakni Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnendar

                Saat Bupati ini melaksanakan tugas jabatannya perubahan pemerintahan telah terjadi dengan masuknya balatentara Jepang ke Indonesia.

                Selama pendudukan Jeapang, segala kegiatan masyarakat diselesaikan sesuai kehendak Jepang baik di bidang adat kebiasaan, waktu, pendidikan, serta sosial ekonomi rakyat selama itu.

                Raden Mas Tumenggung Ronggo Kusnendar yang memulai jabatannya  sejak tahun 1937 mengakhiri masa jabatan Bupati pada tahun 1954.

 

1954 – 1956

Raden Mas Harsojo Tumenggung Brotodiningrat

 

                Selama lebih kurang dua tahun dari tahun 1954 sampai 1956 Raden Mas Tumenggung Harsojo Brotodiningrat menjabat Bupati Madiun. Jabatannya sebagai Bupati merupakan urutan yang ke-27 dan ketika baru melaksanakan tugasnya selama 2 tahun wafat pada 17 Desember 1956.

 

1956 – 1962

Raden Sampurno

 

                Pada tahun 1956 diangkat jabatan yang bersifat “pejabat”  Bupati Madiun dan diprcayakan kepada Raden Sampurno untuk memegang jabatan sementara Bupati Madiun hingga tahun 1962.

 

1962 – 1965

Raden Kardiono, BA

                Berdasarkan peraturan Pemilihan Bupati Kepala Daerah dalam sidang DPRD Kabupaten Madiun tahun 1962 seorang calon dari PKI/Partai Komunis Indonesia mendapat suara terbanyak dari calon-calon lainnya. Oleh karenanya calon dari PKI Raden Kardiono, BA dikukuhkan secara sah menjadi Bupati Madiun yang ke-29. Jabatannya dipangku sejak tahun 1962 sampai tahun 1965, setelah meletusnya peristiwa G30 S/PKI.

                Setelah terjadinya peristiwa berdarah G30 S/PKI tanggal 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965 tetapi mengalami “kegagalan” kemudian timbulah satu babakan baru dari pemerintahan Indonesia yang berawal 11 Maret 1966, Orde Baru.

 

1965 – 1967

Mas Soewandi

 

                Bupati Raden Kardiono, BA yang mengakhiri jabatannya setelah terjadi peristiwa G30 S/PKI tahun 1965, digantikan oleh Mas Soewandi. Jabatan ini dipangku hanya sekitar 2 tahun saja dan merupakan Jabatan Bupati yang tidak definitif atau hanya sebagai Pejabat Bupati dan menyerahkan jabatannya pada penggantinya di tahun 1967.

 

1967 – 1973

Haji Saleh Hassan

 

                Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, terhitung mulai tahun 1967 Haji Saleh Hassan diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah Madiun. Jabatan Bupati Madiun yang dilaksanakan oleh Haji Saleh Hassan. Saleh Hassan adalah Bupati Madiun ke-31 dan Bupati ke-2 setelah Republik Indonesia tercinta ini memasuki Orde Baru. Akhir masa jabatannya pada tahun 1973.

 

1973 – 1978

Haji Slamet Hardjoutomo

 

                Haji Slamet Hardjoutomo pada tahun 1973 kemudian diangkat untuk jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun dan jabatannya berakhir pada tahun 1978. Bupati Slamet Hardjoutomo dalam urutan jabatan bupati di Madiun merupakan Bupati yang ke-32.

 

1978 – 1983

Haji Djajadi

 

                Dengan dilandasi SK Menteri Dalam Negeri selanjutnya diangkat dan ditetapkan Haji Djajadi untuk menduduki jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun terhitung sejak tahun 1978 dan mengakhiri jabatannya pada tahun 1983.

 

1983 – 1988

Drs. Bambang Koesbandono

 

                Sesuai SK Menteri Dalam Negeri ditetapkan dan diangkat Drs. Bambang Koesbandono dalam jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun terhitung sejak tahun 1983. Bupati Madiun Drs. Bambang Koesbandono yang sebelumnya pernah menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan, dan kenudian menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun merupakan Bupati yang dalam urutannya yang ke-34, dan menduduki jabatan Bupati hingga tahun 1988.

 

1988 – 1998

Ir. S. Kadiono

 

                Sejak tahun 1988 yang memegang jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun adalah Ir. S.Kadiono, yang menduduki jabatan hingga tahun 1993. Selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Madiun dipilih kembali untuk masa jabatan ke dua hingga tahun 1998.

 

1998 – 2008

H. KRH. Djunaedi Mahendra, SH, M.Si

 

                Tahun 1998, jabatan Bupati Madiun dipercayakan kepada Haji Djunaedi Mahendra, SH, M.Si  perlu dicatat pula bahwa pada masa pemerintahan Bupati Haji Djunaedi Mahendra, SH,M.Si, yang dalam urutan Bupati Madiun yang dalam urutan Bupati Madiun adalah ke-36, reformasi  mulai bergulir. Beragam perubahan kebijakan pemerintahan dilakukan, seperti kebijakan otonomi daerah. Pada masa ini, kehidupan demokrasi mulai berkembang. Maka tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bupati sudah pasti menjadi semakin berat. Namun berkat ketajaman visi yang dirumuskan dan misi-misi pembangunan yang relevan dengan tuntutan jaman (reformasi) menjadikan Kabupaten Madiun berhasil melalui tahapan-tahapan kritis yang menyertai dinamika reformasi tersebut.

                Tahun 2003, Bupati Djunaedi Mahendra, SH, M.Si mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Madiun. Masa periode kepemimpinan kedua tahun 2003 sampai dengan 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISAH PENDOPO

 

                Seperti pendopo kabupaten-kabupaten yang berada dalam naungan Kasultanan Mataram, pendopo Kabupetan Madiun juga dibangun dengan arsitektur Jawa. Di depan pendopo, terhampar lapangan luas yang disebut aloon-aloon. Di sebelah barat aloon-aloon terdapat masjid besar yang dulunya merupakan masjid terbesar di kabupaten tersebut.

                Penataan ruang gedung pusat pemerintahan kabupaten di bawah naungan Kasultanan Mataram, sejak di bawah kepemimpinan Sultan Agung berpola sasma. Konsep ini menggabungkan antara pusatb pemerintahan, ruang publik (aloon-aloon), dan masjid besar (agung). Dalam kerangka kebijakan Kasultanan Mataram, sejak Sultan Agung memang menggabungkan konsep pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama.

                Pendopo Kabupaten Madiun yang megah sekarang ini, telah mengalami banyak pembenahan (renovasi). Pada tahun 1918, semasa R.H. Tumenggung Kusnodiningrat menjabat sebagai Bupati Madiun, pendopo mulai direnovasi bagian dinding dan tiangnya. Semula dindingnya berupa kayu diganti dengan tembok. Satu tiang diantaranya digunakan sebagai tetenger yang didalamnya disimpan sebuah tombak pusaka.

                Pada masa kepemimpinan Drs. H. Bambang Koesbandono (1983-1988), dibangun prasasti nama-nama Bupati Madiun dari masa ke masa. Kawasan pendopo pun diperindah dengan pagar sekeliling dan beberapa pot tanaman penghias serta perbaikan saluran air.

                Semasa jabatan Ir. H.S. Kadiono, dilakukan rehab gedung dan ruangan dalam pendopo serta tanaman dan halaman belakang. Selain itu halaman depan juga diaspal dan di bagian pendoponya sendiri diperindah dengan ornamen kayu pada tiang dan balok pendopo.

                Seterusnya, ketika pada masa jabatan H. Djunaedi  Mahendra, SH, M.Si, di bagian atap dipasang mahkota atas pendopo. Lantai pendopo diganti dengan marmer sedang di halaman belakang dibangun gasebo. Sedangkan untuk memberikan penghormatan bagi perjuangan perempuan (gender), pada tahun 2005 dbangunlah Monumen Kepemimpinan Wanita. Di halaman dalam pintu gerbang.

                Perjalanan waktu, betapapun telah membawa banyak perubahan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, karena esensi dari kedinamisan adalah perubahan. Akan halnya kehidupan di pendopo sendiri, pada masa silam cenderung dipersepsi sebagai wilayah yang “terbatas”, yang tidak semua orang bisa memasuki kawasan itu. Tetapi kini kita bisa menyaksikan bahwa pendopo itu benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat.

                Suasana pendopo yang dahulu terkesan hanya bisa dijangkau orang-orang tertentu, kini sangat terbuka. Artinya masyarakat bisa memasuki kawasan itu dengan leluasa. Berbagai aktivitas masyarakat juga dilakukan di pendopo. Kegiatan seperti pengajian, Yasinan dan juga kegiatan karawitan (kesenian gamelan) kini bisa disaksikan di pendopo yang anggun itu. Pendopo yang dinamai Muda Graha. Pemberian nama itu dimaksudkan sebagai pengingat nama Bupati Pertama Pangeran Timoer. Timur dalam bahasa Jawa (krama) bermakna “muda” sedang “graha” adalah kata lain dari tempat. Kini Muda Graha itu benar-benar bermanfaat.

 

PERISTIRAHATAN ANAK SANG MASA

Lokasi dan Denah Makam Bupati-Bupati Madiun

 

                Lahir, hidup dan mati adalah rangkaian alami yang terjadi dalam diri setiap manusia. Dari tak ada, menjadi ada dan kemudian tak ada. Ketika kehidupan berlangsung, dan kemudian akhirnya manusia itu menjadi tak ada atau meninggal dunia, maka dalam peradaban manusia dilakukanlah upacara penghormatan akhir. Selanjutnya jasad manusia itu dimakamkan di taman pemakaman.

                Di kalangan raja-raja atau pejabat pemerintahan di masa lalu, jasad kematian raja-raja atau pejabat dimakamkan di tempat khusus. Ikhwal yang sama juga terjadi dalam peradaban masyarakat Kabupaten Madiun, yaitu dengan disediakannya makam khusus bagi para bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah.

                Para bupati yang mangkat, setelah dilakukan upacara penghormatan akhir kemudian dibawa taman makam yang telah disiapkan. Di Kabupaten Madiun, ada tiga tempat makam yang diketahui sebagai tempat persemayaman akhir para bupati, yakni Kelurahan Kuncen dan Taman, di Kota Madiun, Imogiri di Yogyakarta dan Giri Purno di Gorang-Gareng Magetan.